Menteri dalam negeri Tito karnavian telah meminta bantuan Bank Indonesia untuk membuat sistem transaksi digital penerimaan asli daerah (PAD) seperti model QRIS pada transaksi Perbankan.
Mendagri menjelaskan, digitalisasi transaksi pajak dan restribusi antara pihak pemungut , yakni hotel, restoran, dan pengelola parkir kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda/BPKPD) itu menjadi sangat penting untuk mencegah kebocoran Potensi PAD pada masing-masing Pemerintah Daerah.
Karena kita lihat saja kalau kita ke restoran, parkir, itu bayar pajak loh sekian persen.Tapi masalahnya uangnya sampai gak ke Dispenda, DinasPendapatan Daerah ?” kata Tito di Jakarta International Convention Center, Jumat ( 31/10/2025).
“Mungkin gak nyampe karena menggunakan manual. Jadi, ya suka-suka yang melaporkan dan ini juga bisa menjadi potensi, akhirnya apa namanya itu, konspirasi antara petugas dengan kolektornya tadi,hotel-restoran.” Tegasnya.
Dengan digitalisasi transaksi PAD yang terhubung antar pihak pemungut dan Pemda, menurut mendagri tito karnavian dapat mencegah para Kepala Daerah menaikkan secara serampangan tarif pajak yang langsung bersinggungan dengan daya beli masyarakat.
Tito mencontohkan, sebagaimana kejadian beberapa waktu yang lalu sejumlah Pemerintah Daerah menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB hingga didemo secara besar-besaran oleh rakyatnya sendiri dan dapat merugikan perekonomian Daerah itu juga.“Itu akibat membuat hal baru, rakyat kecil terdampak, nanti repot.
Nanti seperti kasus yang ada di Pati dan lain-lain, naikkan pajak Bumi dan Bangunan, yang terdampak rakyat kecil, rakyat kecil akan bereaksi.” Paparnya.
Menurutnya saat ini sebenarnya sudah ada salah satu Pemda yang telah memiliki sistem PAD itu, Ia menyebut daerah itu bisa meningkatkan penerimaannya sendiri tanpa harus menaikkan tarif dan membebani rakyat.
“Dengan Digitalisasi uangnya langsung masuk, maka itu akan meningkatkan PAD daerahnya tanpa harus membuat hal yang baru.” paparnya
Leave a Reply