Menteri Kehutanan Raja Juli Anthoni sebelumnya pada rapat dengar pendapat dengan komisi VI DPR RI, Kamis (4/12/205) menyampaikan bakal ada perubahan Struktural besar – besaran terkait pengelolaan kehutanan di Indonesia.
Hal itu di sampaikan Raja Juli Anthoni menyikapi berbagai kritikan dari Anggota DPR RI terkait dengan bencana banjir bandang yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia beberapa waktu lalu. Bencana Hidrometeorologi tersebut memporak porandakan hampir 80 persen wilayah Aceh, dan juga beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
“Terkait dengan perbaikan Struktural,kami akan membuat Kakanwil kehutanan di setiap Provinsi, dengan ada Kakanwil ini kemudian ada kabid-kabid yang kemudian merefleksikan tugas – tugas dirjen yang kemudian akan di eksekusi di upt – upt terkait di tempat masing-masing” kata Raja Juli di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025 ).
Raja Juli menyampaikan Presiden Prabowo memberikan arahan untuk membuat tata Kelola Perhutanan ( Forest Governance ) yang lebih baik. Menurutnya salah satu yang menjadi masalah utama sehingga terjadi nya bencana banjir bandang di beberapa Provinsi waktu yang lalu adalah akibat jauhnya rentang kendali antara kementerian kehutanan dengan UPT (Unit Pelaksana Teknis ).
“Kalau kita lihat temen- teman media semua, salah satu yang menjadi masalah utama kehutanan sehingga sekarang memiliki dampak yang sangat buruk di tiga provinsi yang terdampak banjir misalkan, kalau kita mau jujur rentang kendali antara kementrian dengan upt-upt yang ada di bawah itu sangat jauh sekali, “ ujar Raja Juli yang juga kader PSI ( Partai Solidaritas Indonesia ) tersebut.
Pada kesempatan yang sama Raja Juli menyampaikan bahwa perbaikan Struktural itu sudah mendapat persetujuan Presiden Prabowo , dan Presiden juga menyampaikan agar melipat gandakan jumlah Polhut yang ada di Indonesia.
“Termasuk Pak Presiden memerintahkan agar melipatgandakan jumlah Polisi kehutanan kita, saya sudah laporkan kemarin dalam RDP untuk Aceh yang luasnya 3,5 juta hektar kami hanya punya Polisi hutan sebanyak 32 orang, ini sama sekali tidak masuk akal dan Pak Presiden langsung memintakan kepada saya untuk melipatgandakan jumlah Polisi hutan kita sehingga illegal loging yang kemudian mengakibatkan rusaknya hutan kita dapat di atasi sesegera mungkin,” pungkasnya setelah mengikuti rapat paripurna di istana Merdeka Jakarta, Senin ( 15/12/2025 ).
Leave a Reply