Setelah lama ditunggu-tunggu akhirnya Presiden Prabowo melantik sekaligus meneken Keputusan Presiden ( Kepres ) Nomor 122/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang di tetapkan tanggal 7 November 2025.
Pelantikan berlangsung diistana Merdeka, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat(7/11/2025).
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti saya kepada Bangsa dan Negara.”
“ Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan dengan penuh rasa tanggung jawab ,” ucap Presiden Prabowo yang langsung diikuti oleh para komisioner yang dilantik.
Dalam komisi percepatan reformasi Polri tersebut diisi oleh sejumlah nama tokoh besar yang sangat di kenal dalam Lembaga penegakan hukum di Indonesia.
Diantaramya, Mahfud MD yang merupakan mantan Menkopolhukan di era pemerintahan Presiden Jokowi dan juga pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2008-2014.
Selain itu ada juga Profesor Jimly Asshiddiqie yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Periode pertama.
Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Dalam Negeri Tito karnavian serta sejumlah mantan Kapolri juga turut serta mengisi komisi reformasi dan percepatan Polri.
Berikut Nama-nama Anggota Komisi reformasi yang diketuai Jimly Assiddiqie tersebut, di antaranya :
- Jimly Asshiddiqie, Ketua mahkamah Konstitusi periode 2003 – 2008.
- Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
- Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
- Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.
- Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum.
- Mahfud MD, Menkopolhukam periode 2019-2024.
- Ahmad Dofiri, Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.
- Listyo Sigit Prabowo, Kapolri.
- Idham Aziz, Kapolri periode 2019-2021
- Badrodin Haiti, Kapolri periode 2015-2016.
Dalam Pelantikan tersebut Presiden Prabowo memberikan arahan dan juga menekankan agar Komisi Reformasi Polri bisa memberikan perubahan di institusi Polri dan mampu menciptakan Kepastian hukum yang berdampak kepada keadilan.
“ Saya tekankan apa yang saya pelajari, sekali lagi keberhasilan suatu komponen bangsa terletak pada apakah bangsa itu mampu menyelenggarakan berkuasanya hukum, the rule of law. Dan there must be kepastian hukum. Kepastian hukum yang melahirkan keadilan,” Kata Prabowo, Jumat, di istana merdeka.
Prabowo juga menegaskan bahwa komisi ini di bentuk untuk melakukan kajian menyeluruh dan ber-orientasi pada kepentingan bangsa dan negara terhadap institusi Polri, termasuk menilai kekuatan dan kelemahan yang ada.
Dalam kesempatan tersebut, Beliau juga menyampaikan bahwa unsur Polri yang masih aktif turut dilibatkan dalam proses kajian dan diskusi.
Prabowo mengatakan, tugas utama Tim percepatan Reformasi Polri ini adalah memberikan saran kepadanya mengenai perbaikan institusi Kepolisian.
“Jadi, sekali lagi, saudara-saudara, komisi ini tugas utamanya adalah mempelajari dan nanti memberi rekomendasi kepada saya sebagai Kepala Negara dan kepala Pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan, bila diperlukan,” ucap Prabowo kepada para punggawa tim percepatan reformasi Polri.
“Tetapi tetap, saya kira masyarakat kita sangat memerlukan suatu kajian yang objektif dan tajam. Dan, ini saya kira sangat perlu untuk kita.” Ujarnya.
Leave a Reply